MAKALAH ILMU PEMERINTAHAN
Tentang
SISTEM PEMERINTAHAN
Oleh:
YUDHA PRAYOGA ISMAN
1106468
BP 2011
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan makalah
“Sistem Pemerintahan” ini tepat pada waktunya. Salawat
Penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam sedunia, Nabi Muhammad SAW yang
menyampaikan ajaran Islam untuk kecerdasan manusia.
Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada Bapak Aldri Frinaldi,
S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing Mata Kuliah Umum Ilmu Pemerintahan. Tak
lupa kepada orang tua, teman, dan pihak-pihak yang telah membantu dalam
penyelesaian makalah ini.
Namun Penulis menyadari, bahwa makalah ini masih jauh dari
kesempurnaa. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun
untuk perbaikan makalah ini kedepannya.
Demikianlah makalah ini Penulis sampaikan. Semoga makalah ini dapat
menjadi amal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan
ilmu pengetahuan. Amin.
Padang, November 2011
Penulis
DAFTAR ISI
Kata pengantar…………………………………………………………………………2
BAB I
1. PENDAHULUAN
rumusan
masalah…………………………………………………………………….4
tujuan
……………………………………………………………………………….4
manfaat……………………………………………………………………………...4
2. ETIKA PEMERINTAHAN
pengertian
Sistem.………………………………………………………………….. 5
pengertian
pemerintahan …………………………………………………………... 5
sejarah singkat sistem pemerintahan indonesia
..........................………............. 6
macam – macam sistem pemerintahan ............................................................. 7
beda sistem pemerintahan
parlementer dan presidensial ................………………14
Pengaruh Sistem Pemerintahan Satu
Negara Terhadap Negara-negara Lain ……..15
Sistem pemerintahan indonesia
…………………………………………………….17
BAB II
1. DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………
20
BAB I
1)
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa pengertian sistem?
2.
Apa pengertian pemerintahan?
3.
Seperti apa sistem pemerintahan
itu?
4.
Seperti apa sistem pemerintahan
itu?
2)
TUJUAN
1.
Mengetahui bentuk sistem
pemerintahan
2.
Memahami sistem pemerintahan
3)
MANFAAT
1.
Bagi penulis
·
Menambah wawasan
·
Memenuhi tugas
2.
Bagi pembaca
·
Menambah wawasan
·
Mengetahui perbandingan etika
pemerintahan Indonesia dengan jerman
3.
Bagi penulis lain
·
Menjadi referensi bagi
penulisan makalah yang terkait
BAB
II
ISI
Apa itu sistem
Pengertian
Sistem dalam pengertian yang paling umum adalah sekumpulan benda
yang memiliki hubungan di antara mereka. Kata sistem sendiri berasal dari
bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang
terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran
informasi, materi atau energi.Sedangkan menurut para ahli, Sistem diartikan sebagai berikut :
Menurut LUDWIG VON BARTALANFY Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu
antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.
Menurut ANATOL RAPOROT
Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.
Menurut L. ACKOF
Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang
terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu
sama lainnya.
Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, dalam sistem komputer terdapat software (perangkat lunak), hardware (perangkat keras), dan brainware (sumber daya manusia).
Apa itu pemerintahan
Pemerintah adalah organisasi
yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang
di wilayah
tertentu.
Sejarah singkat sistem pemerintahan Indonesia
Sejarah ketatanegaraan Indoenesia sejak
berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kemerdekaan, Konstitusi RIS, Undang-Undang
Dasar Sementara 1950 sampai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem pemerintahan. Indonesia terus
mencari suatu bentuk yang ideal. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan bahwa
Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistim pemerintahan “quasi
Presidensial”. Alasannya karena dilihat dari sudut pertanggungjawaban Presiden
kepada MPR, sebagiman dikatakan lebih lanjut
Jadi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 17 Undang-Un dang Dasar 1945, sistem pemerintahannya adalah Presidensil,
karena Presiden adalah eksekutif, sedangkan menteri-menteri adalah pembantu
Presiden. Dilihat dari sudut pertanggungan jawab Presiden kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh
lembaga negara lain – kepada siapa Presiden bertanggung jawab – maka sistem
pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut “quasi
Presidensil”
Kekuasaan Presiden di dalam Undang-Undang
Dasar 1945 sebelum perubahan yang dikatakan menganut sistim pemerintahan
“quasi Presidensial” memiliki tiga kekuasaan sebagai yakni, sebagai kepala
negara, sebagai kepala pemerintahan dan sebagai mendataris MPR.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
merubah sistem pemerintahan Indonesia. Dengan perubahan ini Indonesia menganut
sistem pemerintahan Presidensil. Jika pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum
perubahan memiliki kelemahan yakni cenderung sangat ‘executive hevy’ maka setelah
perubahan hal ini tidak terwujud lagi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah
menganut sistem pemeritahan Presidensil yang dapat menjamin stabilitas
pemerintah.
Dalam sistem pemerintahan Presidensil
yang diadosi oleh Undang-Undang Dasar 1945 menurut Jimly Asshiddiqie memiliki
lima perinsip penting, yaitu :
(1)
Presiden dan Wakil Presiden
merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan esekutif negara yang tertinggi
dibawah Undang-Undang Dasar.
(2)
Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak
bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen,
melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.
(3)
Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila Presiden
dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.
(4)
Para menteri adalah pembantu
Presiden.
(5)
Untuk membatasi kekuasaan
Presiden yang kedudukannya dalam sistem Presidensil sangat kuat sesuai dengan
kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan
Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua
masa jabatan. Kelima ciri tersebut merupakan ciri sistem pemerintahan
Presidensil yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan.
Macam – macam sistem pemerintahan
1. Sistem Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana
menteri dan parlemen pun
dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat
memiliki seorang presidendan
seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam
presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem
parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala
negara saja.
Sistem
parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif
pemerintah tergantung dari
dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang
legislatif, atau parlemen, sering
dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena
itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan
cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya
pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem
parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya
dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke
pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik
Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya
memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala
negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana
menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau
seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai
kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah
hegemonia kerajaan. Pergeseran tersebut seringkali dijelaskan kedalam tiga fase
peralihan, meskipun perubahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak
jelas. Pertama, pada mulanya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang
bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan.
Kedua, Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menetang hegemoni
raja. Ketiga, mejalis mengambil ahli tanggung jawab atas pemerintahan dengan
bertindak sebagai parlemen maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan
tradisionalnya. Oleh sebab itu keberadaan sistem parlementer tidaklah lepas
dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris, Belgia dan sewedia.
- parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan pemerintahan
- parlemen memiliki wewenang dalam menjatuhkan pemerintahan dan perdana menteri
- sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri
- presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja
- tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislative
- Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislative
- Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen
- Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen
- Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada cabinet
- Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan Negara
- Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
- Terpengaruh menggunakan sistem multipartai
- lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan (melalui keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif
- sistem parlementer lebih sempit memberikan ruang untuk ekspresi kedaulatan rakyat dibandingkan dengan sistem presidensial
Negara yang
menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.
Ciri umum pemerintahan parlementer sebagaimana dijelaskan S.L Witman
dan J.J Wuest, yakni:
1.
It is based upon the diffusions
of powers principle.
2.
There is mutual responsibility
between the the executive and the legislature; hance the executive may dissolve
the ligislature or he must resign together with the rest of the cabinet whent
his policies or no longer accepted by the majority of the membership in the
legislature.
3.
There is also mutual
responsibility between the executive and the cabinet.
4.
The executive (Prime Minister,
Premier, or Chancellor) is chosen by yhe titular head of the State (Monarch or
Presiden), accorfing to the support of majority in the legislature.
Ciri-ciri
pemerintahan parlemen yaitu:
§
Dikepalai oleh seorang perdana
menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala
negara dikepalai oleh
presiden/raja.
§
Kekuasaan eksekutif presiden
ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
§
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri
yang memimpindepartemen dan
non-departemen.
§ Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
§ Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
§ Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Selain
itu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam sistem parlementer dapat
dikemukakan enam ciri, yaitu:
(i)
Kabinet dibentuk dan
bertanggung jawab kepada parlement.
(ii)
Kabinet dibentuk sebagai satu
kesatuan dengan tanggung jawab kolektif dibawah Perdana Menteri.
(iii)
Kabinet mempunyai hak
konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir.
(iv)
Setiap anggota kabinet adalah
anggota parlement yang terpilih.
(v)
Kepala pemerintahan (Perdana
Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi
salah seorang anggota parlement.
(vi)
Adanya pemisahan yang tegas
antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.
Berdasarkan ciri-ciri sistem pemerintahan
tersebut. Pada hakekatnya kedua pendapat tersebut tidaklah berbeda, keduanya
memiliki persamaan. Dalam kaitannya dengan kedudukan Presiden berdasarkan apa
yang dijabarkan dalam ciri tersebut, kedudukan Presiden hanya ditemukan pada
sistem parlementer yang berbentuk negara republik. Menurut S.L Witman dan J.J
Wuest pada ciri yang keempat dan Jimly Asshiddiqie Pada ciri yang keenam,
kedudukan Presiden hanyalah sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan
diemban oleh Perdana Menteri.
Pada sistem parlementer kedudukan
Presiden hanya sebagai kepala negara dimaksud bahwa Presiden hanya memiliki
kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili segenap bangsa dan negara. Di
beberapa negara, kepala negara juga memiliki kedudukan seremonial tertentu
seperti pengukuhan, melantik dan mengambil sumpah Perdana Menteri beserta para
anggota kabinet, dan para pejabat tinggi lainnya, mengesahkan undang-undang,
mengangkat duta dan konsul, menerima duta besar dan perwakilan negara-negara
asing, memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehalibitasi. Selain itu pada
negara-negara yang menganut sistem multi partai kepala negara dapat mempengaruhi
pemilihan calon Perdana Menteri.
Bagan Sistem Perintahan
Parlementer
Sebagai
mana dijelaskan di atas pada sistem pemerintahan parlementer terdapat pemisahan
antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hampir seluruh negara yang
menganut sistem ini dapat dipastikan seorang kepala pemerintahan dipilih dari
keanggotaan parlemen. Bagaimanakah cara pengisian jabatan kepala negara
pada sistem ini? Pada negara monarchi dapat dipastikan kepala negaranya seorang
raja menurut Duguit berdasarkan keturunan. Sedangkan pada negara yang
bebebentuk republik dimana kepala negaranya diemban oleh Presiden pada setiap
negara memiliki mekanisme yang berbeda-beda dan Presiden memiliki masa jabata
yang telah ditentukan. Pengisian jabatan Presiden pada negara republik pada
sistem parlementer di sebagian negara diatur di dalam konstitusi mereka.
Beberapa negara memilih secara langsung Presiden mereka, dipilih oleh parlement
atau oleh suatu badan pemilihan.Sedangkan untuk masa jabatan Presiden sekitar 5
(lima) sampai 7 (tujuh) tahun.
Kelebihan dan kelemahan sistem Parlementer
Kelebihan Sistem
Pemerintahan Parlementer:
§
Pembuat kebijakan dapat
ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif
berada pada satu partai atau koalisi partai.
§ Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
publik jelas.
§
Adanya pengawasan yang kuat
dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam
menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem
Pemerintahan Parlementer:
§
Kedudukan badan
eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga
sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
§
Kelangsungan kedudukan badan
eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa
jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
§
Kabinet dapat mengendalikan
parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen
dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen
dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
§
Parlemen menjadi tempat
kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota
parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau
jabatan eksekutif lainnya..
2. Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem presidensial (presidensial), atau disebut
juga dengan sistem
kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan
presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
§ Presiden yang dipilih rakyat memimpin
pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
§ Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap,
tidak bisa saling menjatuhkan.
§ Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan
badan legislatif.
Dalam
sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat
dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun
masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan
pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah
kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena
pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan
menggantikan posisinya.
Model ini dianut
oleh Amerika
Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika
Latin dan Amerika
Tengah.
Dalam
pemerintahan Presidensial tidak ada pemisahan antara fungsi kepala negara dan
fungsi kepala pemerintahan, kedua fungsi tersebut dijalankan oleh Presiden.
Presiden pada sistem Presidensil dipilih secara langsung oleh rakyat atau
melalui badan pemilihan dan memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh
konstitusi.
Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan
dalam sistem Presidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh
badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang Presiden
dengan proses pendakwaan luar biasa). Jika pada sistem parlementer memiliki
pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial maka pada sistem Presidensial
memiliki eksekutif nonkolegial (satu orang), para anggota kabinet Presidensial
hanya merupakan penasehat dan bawahan Presiden.
Sistem pemerintahan presidensial
Ciri-ciri
pemerintahan presidensial yaitu :
§ Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala
negara.
§ Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh
mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
§ Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri
yang memimpin departemendan
non-departemen.
§ Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif
(bukan kepada kekuasaan legislatif).
§ Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislatif.
§ Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Bagan Sistem Perintahan
Presidensil
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial
Kelebihan Sistem
Pemerintahan Presidensial:
§ Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung
pada parlemen.
§ Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu
tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun,
Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
§ Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu
masa jabatannya.
§ Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif
karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem
Pemerintahan Presidensial:
§ Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga
dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
§ Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
§ Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil
tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan
tidak tegas
§ Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
Beda Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Menurut Duchacck perbedaan utama antara
sistem Presidensil dan parlementer pada pokoknya menyangkut empat hal, yaitu:
terpisah tidaknya kekuasaan seremonial dan politik (fusion of ceremonial and
political powers), terpisah tidaknya personalia legislatif dan eksekutif
(separation of legislatif and eksekutif personels), tinggi redahnya corak
kolektif dalam sistem pertanggungjawbannya (lack of collective responsibility),
dan pasti tidaknya jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (fixed term of
office).
Sistem presidensial
- kepala negara & kepala pemerintahan presiden
- presiden memimpin kabinet yang tidak bertanggung jawab secara langsung pada parlemen
Sistem parlementer
- presiden memimpin kabinet yang tidak bertanggung jawab secara langsung pada parlemen
Sistem parlementer
- kepala negara = presiden & kepala pemerintahan = perdana menteri
- perdana menteri memimpin kabinet yang bertanggung jawab secara langsung pada parlemen
Sistem
parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan
penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam
mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan,
yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan
sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden
dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun
dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
A. Sistem Presidensial
§ legitimasi presiden dari rakyat sehingga sistem ini ditandai dengan
penerapan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat
dengan masa jabatan tetap.
§ presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
§ presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung
kepada rakyat sehingga pemakzulan presiden dan wakilnya hanya dapat melalui
proses peradilan.
§ presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan dan punya
posisi yang setara.
B. Sistem Parlementer
§ legitimasi pemerintah dan kabinet dari parlemen sehingga pemerintah
yang dipimpin oleh perdana menteri dan kabinetnya dibentuk, bertanggung jawab,
dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi.
§ perdana menteri hanya sebagai kepala negara pemerintahan, sedangkan
kepala negara lebih bersifat sebagai simbol nasional.
§ kedudukan kabinet lebih rendah dibanding parlemen sehingga kabinet
bergantung pada parlemen.
Pengaruh
Sistem Pemerintahan Satu Negara Terhadap Negara-negara Lain
Dengan demikian, sistem pemerintahan Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negara lainnya.
Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.
Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan penting sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.
Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan kunjungan ke luar negeri atau antarnegara. Mereka melakukan pengamatan, pengkajian, perbandingan sistem pemerintahan negara yang dikunjungi dengan sistem pemerintahan negaranya. Seusai kunjungan para anggota parlemen tersebut memiliki pengetahuan dan wawasan yang semakin luas untuk dapat mengembangkan sistem pemerintahan negaranya.
Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.
suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer seara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, sistem pemerintahan Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negara lainnya.
Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.
Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan penting sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.
Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan kunjungan ke luar negeri atau antarnegara. Mereka melakukan pengamatan, pengkajian, perbandingan sistem pemerintahan negara yang dikunjungi dengan sistem pemerintahan negaranya. Seusai kunjungan para anggota parlemen tersebut memiliki pengetahuan dan wawasan yang semakin luas untuk dapat mengembangkan sistem pemerintahan negaranya.
Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.
suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer seara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.
Sistem Pemerintahan Indonesia
a. Sistem
Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
- Sistem Konstitusional.
- Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan
tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut
UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini
dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden
Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang
amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua kewenangan presiden yang di
atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau
persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan
tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat
disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden
juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh
penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang
kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti.
Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam
praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang
besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada
keuntungan yang didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
- adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
- jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal
itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen
atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat
konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik
dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak
empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945
yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia
sekarang ini.
b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.
b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.
- Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
- Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
- Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
- Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem
pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan
yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.
- Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
- Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
- Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
Dengan demikian, ada
perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu
diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru
tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral,
mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada
parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
BAB III
Daftar Pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementerhttp://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/27/perbedaan-sistem-pemerintahan-presidensial-parlementer-dan-campuran/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar