TUGAS
BIROKRASI DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Tentang
Model, Fungsi dan Peran Birokrasi
OLEH
Randa
Julian Gobas 1106440/2011
Yudha
Prayoga Isman 1106468/2011
Fitri
Laili 1106446/2011
Silvia
Rahmadani 1106432/2011
Yogi
Komala Putra 1106462/2011
Mordani
Fauzi Adri 1106476/2011
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
NEGARA
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012
KATA
PENGANTAR
Alhamdulillah,
rasa syukur yang tiada terhingga atas kehadiran Allah SWT yang telah
menganugrahkan kekuatan lahir dan bathin, petunjuk serta keridhoan Nya sehingga
menulis dapat menyelesaikan, tugas tentang “Birokrasi dan Administrasi
Kepegawaian” yang sesuai dengan aspeknya. Mudah-mudahan tugas ini bermanfaat
tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga diharapkan bermanfaat bagi para
pendidik dan peserta didik yang ingin mendalami tentang Model, Fungsi dan Peran
Birokrasi.
Terima
kasih penulis disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan
tugas makalah kami. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada Dosen
Pembimbing mata kuliah “Birokrasi dan Administrasi Kepegawaian” yang telah
membimbing kami dalam menyelesaikan makalah
ini.
Penulis
menyadari bahwa dalam penulis makalah
ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu masukan yang bersifat
konstrukif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang
akan datang.
Akhir
kata penulis berharap tugas kelompok ini
berguna bagi kita semua, terima kasih.
Padang, November 2012
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
....................................................................................i
DAFTAR ISI ...................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG ...............................................................1
B. TUJUAN
...................................................................................1
C. RUMUSAN
MASALAH …………………………………….......1
BAB II PEMBAHASAN
A. MODEL
– MODEL BIROKRASI ..........................................2-5
B. JURNAL
MODEL REFORMASI BIROKRASI ....................5-6
C. FUNGSI
BIROKRASI .............................................................6
D. PERAN
BIROKRASI ...........................................................6-8
E. JURNAL
REFORMASI BIROKRASI ......................................8
BAB
III KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
...............................................................................9
B. Saran
.........................................................................................9
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................10
ii
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Birokrasi adalah sistem pemerintah yang di jalani
pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Birokrasi
bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah ada dalam
bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian
kecendrungan mengenai model – model, fungsi dan peran birokrasi telah menjadi
organisasi atau institusi yang penting. Kajian birokrasi sangat penting
dipelajari, karena secara umu dipahami bahwa salah satu institusi/lembaga,
paling penting sebagai personifikasi negara dalam pemerintah, sedangkan
personifikasi pemerintah itu sendiri perangkat birokrasinya.
Pelaksanaan birokrasi setiap negara
berbeda – beda tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh negara.
Birokrasi di negara maju sudah diterapkan karena negara maju bisa dikatakan
hampir semua faktor bisa teratasi dengan baik. Sedangkan negara berkembang
belum bisa dikatakan baik karena pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat. Oleh karena itu birokrasi terkesan mengenai hal positif dan
negatif dalam penyelenggaraan, namun fungsi dan peran serta posisi birokrasi saat
ini terkesan negatif dan menyulitkan masyarakat.
B.
Tujuan Penulisan
1. Untuk
mengetahui modul-modul dari Model, Fungsi dan Peran Birokrasi.
2. Untuk
mengetahui tentang Birokrasi Indonesia.
C.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana melaksanakan kebijakan
dalam Birokrasi Indonesia ?
2. Apa hubungan model, fungsi dan peran
birokrasi dalam negara ?
1
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Model - Model Birokrasi
1. MODEL
BIROKRASI KLASIK
Tokoh:
Taylor, Wilson, Weber,Gullick Urwick
Birokrasi adalah suatu usaha dalam
mengorganisir berbagai pekerjaan agar terselenggara dengan teratur. Pekerjaan
ini bukan hanya melibatkan banyak personil (birokrat), tetapi juga terdiri dari
berbagai peraturan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Birokrasi
diperlukan agar penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut terlaksana secara
efisien, efektif dan ekonomis.
Dalam memahami lebih jelas
pengertian birokrasi ini, maka dikemukakan ciri-ciri idealnya dari Max Weber
(Frederickson, 1984) yang dikenal sebagai salah satu tokoh dalam aliran
birokrasi klasik (atau aliran tradisional). Ciri-ciri ini antara lain; suatu
birokrasi terdiri dari berbagai kegiatan, pelaksanaan kegiatannya didasarkan
pada peraturan yang konsisten, jabatan dalam organisasi tersusun dalam bentuk
hierarki, pelaksanaan tugas dengan impersonality, sistem rekruitmen birokrat
berdasar pada sistem kecakapan (karier) dan menganut sistem spesialisasi, dan
penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terpusat (sentralisasi).
Meskipun birokrasi klasik ini banyak
dikritik, namun sampai sekarang, tetap ada beberapa karakteristik dari model
ini yang bertahan dalam birokrasi pemerintahan. Kelemahan-kelemahannya antara
lain, seperti terlalu kakunya peraturan yang menyertai model ini, menyebabkan
banyak ahli yang melakukan penelitian untuk penyempurnaannya.
2. MODEL NEO
BIROKRASI
Tokoh :
Simon, Cyert, March, Gore
Model pendekatan neo-birokrasi
merupakan salah satu model dalam erabehavioral. Nilai yang dimaksimumkan adalah
efisiensi, ekonomi, dan tingkat rasionalisme yang tinggi dari penyelenggaraan
pemerintahan.
2
Unit analisisnya lebih banyak
tertuju pada fungsi “pengambilan keputusan” (decision making) dalam organisasi
pemerintahan. Dalam proses
pengambilan keputusan ini, pola pemikirannya
bersifat “rasional”; yakni keputusan-keputusan yang dibuat sedapat mungkin
rasional untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
model pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip manajemen modern;
pendekatan dalam mengambil keputusan didasarkan pada analisis sistem; dan di
dalam praktiknya banyak menggunakan penelitian operasi (operation research).
Kelebihan model ini, telah banyak
dibuktikan melalui “unit analisisnya” yang lebih didasarkan pada teknik-teknik
ilmu manajemen yang telah mapan sebagai kelengkapan pemecahan masalah dalam
banyak organisasi besar, termasuk organisasi militer dan pemerintahan. Teknik
manajemen ilmiah telah banyak digunakan dalam kegiatan penganggaran, penjadwalan
proyek, manajemen persediaan, program perencanaan karyawan, serta pengembangan
produk untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Dibalik kelebihannya, juga
memiliki berbagai kelemahan, antara lain tidak semua persoalan dalam
pemerintahan dapat dikuantitatifkan dalam menerapkan prinsip manajemen ilmiah
seperti yang diharapkan dalam penerapan model ini.
3. MODEL
KELEMBAGAAN
Tokoh :
Lindbloom, J. Thompson, Mosher, Blau, Riggs
Model kelembagaan merupakan
penjelmaan dari era behavioralisme. Ciri-cirinya, antara lain bersifat empiris.
Di samping memperhatikan aspek internal, juga pada aspek ekstemal, seperti
aspek budaya turut menjadi perhatian utama dalam kajian organisasi pemerintahan
(sistem terbuka).
Para penganut model ini lebih
tertarik mempelajari organisasi pemerintahan apa adanya (netral), dibanding
mengajukan resep perbaikan (intervensi) yang harus dilakukan dalam peningkatan
kinerja organisasi pemerintahan. Namun demikian, hasil karya dari tokoh
penganut aliran sangat berjasa dalam pengembangan teori organisasi, karena
hasil-hasil karya yang ada sebelumnya cenderung menganalisis organisasi dengan
“sistem tertutup” tanpa memperhitungkan aspek eksternal organisasi, yang secara
realita sangat menentukan terhadap kinerja organisasi pemerintahan.
3
4. MODEL
HUBUNGAN KEMANUSIAAN
Tokoh :
Mcgregor, Argyris
Model hubungan kemanusiaan
mengkritik model-model birokrasi. pemerintahan yang ada sebelumnya, yakni model
birokrasi klasik dan model neo-birokrasi yang terlalu memformalkan seluruh
kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Model hubungan kemanusiaan melihat
secara empiris, bahwa ternyata aturan yang terlalu kaku, dapat menimbulkan
kebosanan orang (birokrat) bekerja dalam organisasi.
Ciri-ciri model ini, antara lain
melihat perlunya diperhatikan; hubungan antarpribadi, dinamika kelompok,
komunikasi, sanksi yang tidak perlu merata, pelatihan, motivasi kerja dalam
penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Sejalan dengan ciri-ciri tersebut, maka
nilai yang dimaksimalkan adalah kepuasan kerja, perkembangan pribadi, harga
diri individu dalam organisasi pemerintahan. Model ini tetap menganjurkan
perlunya pengawasan, namun tidak perlu dilakukan secara ketat dan merata kepada
semua anggota organisasi. Hanya mereka yang memerlukan pengawasan adalah yang
perlu diberikan. Hal yang paling penting dilakukan adalah memperbaiki sistem
organisasi agar tercipta suasana kerja yang memungkinkan anggota organisasi
dapat berhubungan secara baik dengan rekan kerjanya agar tercipta suasana yang
dapat meningkatkan inovasi aparatur pemerintahan.
5. MODEL
HUBUNGAN PUBLIK
Tokoh :
Ostrom, Buchanan, Olson, Oppenheimer
Model birokrasi pilihan publik
merupakan pendekatan yang paling mutakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pendekatan ini masih banyak bersifat teoretis dibanding bukti empiris di
lapangan. Resep-resep yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan kebanyakan
bersifat ideal, namun bukti penerapannya, masih tergolong langka. Hal ini
antara lain disebabkan karena pendekatan ini memang relatif masih muda usianya.
Ciri-cirinya, antara lain; lebih bersifat anti birokratis, berdasar pada distribusi pelayanan, desentralisasi, dan tawar-menawar yang berorientasi kepada klien. Ada berbagai prasyarat yang seharusnya terpenuhi dalam penerapan model ini, antara lain:
Ciri-cirinya, antara lain; lebih bersifat anti birokratis, berdasar pada distribusi pelayanan, desentralisasi, dan tawar-menawar yang berorientasi kepada klien. Ada berbagai prasyarat yang seharusnya terpenuhi dalam penerapan model ini, antara lain:
a.
sistem politik harus dapat menjamin partisipasi dalam
mengemukakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab;
4
b.
sistem administrasi pemerintahan yang selalu dinamis,
mampu menyesuaikan diri dengan fungsi yang terus berubah;
c.
birokrat harus mampu mengoreksi diri sendiri, dan;
d.
perlu ada langkah kongkrit yang dapat dilakukan dalam
mengefektifkan pemberdayaan masyarakat, antara lain adalah meningkatkan
kesadaran kritis dalam hal politik pada berbagai lapisan masyarakat. Langkah
ini terlaksana apabila terjadi komunikasi yang “dialogis” antara perumus
kebijaksanaan dan masyarakat pengguna pelayanan.
B.
Model
– model Birokrasi (Jurnal Model Reformasi Birokrasi di indonesia)
Didalam
jurnal tersebut disebutkan bahwa model – model birokrasi ada 3, yaitu
1. Model
bureaucratic polity yang dikemukakan
oleh Karl D. Jakson, yang antara lain menjelaskan keterlibatan birokrasi dalam
bidang politik. Bila dikaitkan dengan konteks perubahan, dalam pandangan Jakson
pada situasi bureaucratic polity ini,
pilihan kaum elit terutama presiden, sangat menentukan apakah perubahan sosial
ekonomi yang terus menerus itu akan bisa menuju kepada sejumlah alternatif.
2. Model
competiting theory atau teori
pembanding, Harold Crouch melihat bahwa kepolitikan birokratik di Indonesia
mempunyai 3 ciri utama. Pertama, lembaga politk yang dominan adalah birokrasi.
Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik dan
kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu
mengimbangi atau mengantrol kekuasaan birokrasi. Ketiga, massa diluar birokrasi
secara politik adalah pasif, yang sebagian merupakan kelemahan partai – partai
politik.
3. Model
korporatisme negara. Model ini di
satu sisi menguntungkan negara otoriter untuk mempolarisasikan konfrontasi
kelompok yang cenderung membahayakan otonomi kekuasaan eksekutif negara. Akan tetapi, di sisi lain,
korporatisme dikecam karena kecendrungannya memobilisasi masyarakat tanpa
diikuti partisipasi tanpa diikuti partisipasi yang otonomus, spontan atau kalkulatif.
5
Kalau
mobilisasi digunakan dalam pengertian Karl Deutsch, maka suatu strategi
organisasi korporatis akan dilihat sebagai strategi mengasingkan dan membungkam
partisipasi.
C.
FUNGSI
BIROKRASI
Tjokrowinoto menyatakan ada paling
tidak ada empat fungsi birokrasi (Feisal Tamin, 2002):
1) Fungsi instrumental, yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan
publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan,
komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu
2) Fungsi politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, visi, dan
profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan
3) fungsi Katalis Public Interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan
kepentingan publik dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannya di dalam
kebijaksanaan dan keputusan pemerintah
4) Fungsi Entrepreneurial, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan
inovatif dan non rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang idle, dan
menciptakan resource-mix yang optimal untuk mencapai tujuan.
D. PERAN BIROKRASI
1)
Dituntut mampu mengemban misi,
2)
Menjalankan fungsi,
3)
Melaksanakan semua aktivitas yang menjadi tanggung
jawabnya di dalam Negara,
4)
Dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang
semaksimal mungkin
5)
Disertai dengan orientasi pelayanan dan bukan
orientasi kekuasaan.
6)
Steering rather than rowing (mengarahkan
dibandingkan melayani). Hal ini berkaitan dengan cara kerja pemerintah yang
terlalu mendominasi penyelenggaraan pelayanan publik.
7)
Empowering rather than serving (memberdayakan daripada
melayani).
6
8)
Artinya, pemerintah dituntut untuk melakukan
pemberdayaan atau penguatan agar potensi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang
bukan hanya dilayani terus-menerus.
9)
Injecting competition into service delivery
(menginfiltrasikan nuansa kompetisi dalam penyediaan layanan).Hal ini
dimaksudkan agar institusi pemerintah lebih memperhatikan pada kualitas
penyediaan layanan yang disediakan bukan sekedar kuantitas saja. Sehingga
tercipta suasana yang kondusif dan terlepas dari warna korupsi dan
nepotisme.
10)
Transforming rule-driven organization
(mentransformasikan aturan menjadi organisasi yang terdorong oleh misi).
Artinya, organisasi pemerintah diharapkan dapat memeiliki inisiatif dan tidak
kaku dengan aturan.
11)
Funding outcome not input (perubhan orientasi dari
masukan menuju hasil). Hal ini dimaksudkan agar institusi pemerintah berupaya
secra baik untuk meemaksimalkan input baik berupa anggaran maupun sumber daya
lainnya menjadi hasil yang optimal.
12)
Meeting the needs of customer not the bureaucracy
(memenuhi pengguna layanan bukan birokrasi).Artinya, yang diutamakan dalam
pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan pelanggan.Birokrasi sebaiknya tidak
memaksakan agar kepentingannya turut pola diakomodir dalam pelayanan terebut.
13)
Earing than spending (mencari daripada
mengeluarkan).Hal ini dimaksudkan agar organisasi pemerintahan lebih
mengupayakan mengakumulasi sumberdaya daripada terus-menerus
menggunakannya.Bahkan dituntut lebih jauh lagi yakni kemampuan birokrasi untuk
melakukan investasi dengan sumberdaya yang dimilikinya.
14)
Revention rather than cure (mencegah daripada
mengobati).Artinya, birokrasi diharapkan mengupayakan berbagai cara prevensi
agar tidak terjadi dampak yang tidak diharapkan.Oleh karenanya, setiap
aktifitas birokrasi harus memeiliki kalkulasi yang baik terhadap kebijakan yang
akan ditempuh.Sehingga birokrasi dapat menghindarkan diri dari masalah dan
bukan melakukan pemecahan masalah.
15)
From hierarchy to partisipation and teamwork (dari
hirarki menjadi partisipasi dan kerjasama tim).Artinya, membangun pemerintah
yang terdesentralisasi.
7
16)
Dengan demikian, maka akan terbangun birokrasi yang
lebih terbuka terhadap partisipasi bawahan dan mampu untuk saling bekerjasama.
17)
Leveraging change trough the market (mendongkrak
perubuhan melalui pasar).Hal ini dimaksudkan agar pemerintah lebih berorientasi
terhadap pasar untuk melakukan berbagai perubahan sehingga mampu menyesuaikan
didri dengan perkembangan masyarakat.
E.
Fungsi
dan Peran Birokrasi (jurnal Reformasi Birokrasi)
Di dalam jurnal ini di sebutkan bahwa fungsi dari birokrasi
itu sendiri adalah agen negara guna mempertemukan secara utuh kepentingan
rakyat dan kepentingan pemerintah. Namun, dalam hal ini birokrasi di indonesia
disalahgunakan oleh birokrat atau pejabat negara dengan merubah fungsi
birokrasi sebagai broker yang mengambil keuntungan dalam proses intermediasi
dari dua pihak sekaligus, yaitu rakyat dan pemerintah.
Sedangkan
peranan birokrasi sendiri ialah melakukan fungsi entrepreneurial, yakni fungsi
yang memberikan inspirasi terhadap aparatur pemerintah untuk melakukan
kegiatan-kegiatan inovatif yang sifatnya non-rutin, dengan mengaktifkan
sumber-sumber potensial, dan menciptakan resource mix yang optimal dalam
mencapai tujuan pemerintah.
8
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Model birokrasi suatu penyelenggaraan
tugas pemerintah untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Model
birokrasi terdiri dari berbagai macam yaitu model birokrasi klasik, model neo
birokrasi, model kelembagaan, model hubungan kemanusiaan, model hubungan
publik. Kelima model – model ini memiliki arti penting dalam menjalani suatu
peraturan tindakan, kebijakan, kewenangan terhadap suatu negara tersebut. Hal
ini perannya sangat penting untuk memperbaiki suatu sistem organisasi agar
terciptanya suasana kerja yang baik dan dapat meningkatkan inovasi aparatur
pemerintahan yang dijalani oleh negara dan demi tercapainya good governance.
Fungsi dan peran birokrasi pada
sistemnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek – aspek
kelembagaan dan organisasi yang diselenggarakan. Sasaran terhadap fungsi dan
peran negara ini diarahkan terbangunnya sosok birokrasi dengan tugas dan
pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan rakyat.
B. SARAN
Jadi untuk mewujudkan birokrasi di
Indonesia seharusnya meningkatkan metode pelaksanaan birokrasi pemerintahan
yang harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kerja birokrasi yang baik,
baik dari pusatmaupun daerah. Peran negara memberikan penyuluhan kepada
masyarakat mengenai hak dan kewajibannya untuk menjalani prosedur – prosedur
yang telah di atur oleh Undang – undang.
9
DAFTAR PUSTAKA
10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar